Kebijakan Larangan Ekspor CPO Bikin 16 juta Petani Merana, Apkasindo: Pak Jokowi, Lindungi Kami

Kebijakan Larangan Ekspor CPO Bikin 16 juta Petani Merana, Apkasindo: Pak Jokowi, Lindungi Kami

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Presiden Joko Widodo untuk melindungi 16 juta petani kelapa sawit yang terkena dampak penurunan harga tandan buah segar (TBS) 70 persen di 22 provinsi penghasil kelapa sawit.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung mengatakan larangan ekspor minyak nabati dan CPO berdampak pada penurunan harga TBS kelapa sawit di seluruh Indonesia, terutama di perkebunan kelapa sawit.

Kami meminta Presiden meninjau kembali kebijakan pelarangan ekspor produk minyak goreng sawit dan minyak goreng sawit (MGS) beserta bahan bakunya, karena berdampak langsung pada harga TBS sawit,” kata Montagte 5er/8 malam. 5 sore/8 malam).

Wrestling mengatakan dari 1.118 pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia, setidaknya 25 persen berhenti membeli TBS dari petani kecil.

Hal itu terjadi setelah harga TBS petani turun 40-70 persen dari harga yang ditetapkan Disbun, dan ini terus terjadi sejak larangan ekspor 28 April.

Kita berpacu dengan waktu karena kita sudah merugi 11,7 miliar rupiah hingga akhir April, termasuk hilangnya potensi penerimaan pemerintah dari tarif ekspor, khususnya pajak ekspor, yang menelan biaya Rp 3,5 miliar per bulan dari Februari hingga April,” rugi Rp per bulan oleh Antara dipilih.

Menurutnya, semua masalah itu terjadi sejak terganggunya pasokan minyak goreng sawit (MGS) dalam negeri dan mahalnya harga MGS dalam jumlah besar, meski sudah disubsidi. Presiden Jokowi juga menempuh kebijakan pelarangan ekspor bahan baku CPO dan MGS.

Oleh karena itu, Apkasindo dan Presiden juga meminta agar subsidi tidak hanya MGS Curah tetapi juga MGS Kemasan Sederhana (Gotong Royong MGS).

Dan untuk mewaspadai kegagalan, pihaknya menyerukan penguatan jaringan distribusi minyak goreng sawit, khususnya yang bersubsidi, dengan nilai-nilai insan TNI Polri.

Kami yakin TNI-POLRI akan jelas terlibat. Misalnya program vaksinasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang berhasil, hasilnya asapnya sudah hilang sejak 2015,” katanya.

Mn Apkasindo juga menolak bahwa pemerintah akan segera mengeluarkan keputusan bahwa pabrik Kontak PKS dan MGS akan diawasi oleh 30 persen koperasi pemasok dalam negeri & bahwa ekspor besar BUKAN musiman atau pengulangan berkelanjutan.

Selain itu, menurut Gulat, pihaknya telah meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk menerapkan Peraturan Menteri Nomor 01/2018 tentang Pengelolaan TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur dalam Kementan 01 hanya diperuntukkan bagi petani. yang bekerja dengan perusahaan.

Padahal, lanjutnya, petani yang bermitra dengan perusahaan baru 7 persen dari total luas kebun sawit rakyat (6,72 juta ha), sedangkan 93 persen melakukannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.