Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan segera beroperasinya sekitar 1.100 pesawat penumpang Bus 2023. Jumlah pesawat yang dioperasikan maskapai nasional tersebut disebut-sebut sama dengan sebelum pandemi Covid-19.
Menurut Budi Karya, jumlah pesawat yang dioperasikan maskapai nasional mencapai 550 armada pada 2019, dengan pergerakan di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 1.100 pergerakan per hari. Namun, selama pandemi, jumlah pesawat di armada turun menjadi sekitar 300.
Penurunan jumlah pesawat karena maskapai kesulitan membayar biaya sewa pesawat, sehingga lessor menarik armadanya.
Apa yang kami coba lakukan adalah bagaimana pemulihan ini? Dalam pemulihan ini, tentu saja, kami berdiskusi dengan teman-teman terbang kami apa kesulitannya. Kalau kesulitan itu kewenangan kami, akan kami beri keleluasaan,” kata Budi Karya kepada BeritaSatu Media Holdings di Jakarta, Selasa (5/3/2022).
Menhub menambahkan, kerja sama, termasuk dengan pihak swasta, diperlukan untuk memulihkan industri penerbangan. Selain itu, diperlukan proses negosiasi yang intensif dengan lessor untuk merestrukturisasi pembayaran sewa pesawat.
Pada dasarnya, kita perlu terlibat dengan tuan tanah agar mereka menyetujui proposal yang diajukan. Kami menyelamatkan dunia penerbangan karena masyarakat Indonesia membutuhkan dunia penerbangan,” tambah Budi Karya Sumadi.
Budi mengatakan dengan terkendalinya pandemi dan angkutan Lebaran yang menjadi tonggak kebangkitan industri penerbangan kali ini, bertujuan agar jumlah pesawat yang mati dalam waktu kurang dari setahun seperti tahun 2019.
Menurut saya, jumlah itu akan tercapai dalam waktu kurang dari setahun, jika berhasil, dalam waktu kurang dari setahun,” kata Budi Karya.
Saat ini, dari 300 pesawat yang dioperasikan maskapai nasional, yang paling banyak dikuasai adalah Lion Air dan Batik Air, dan ketiga Citilink Indonesia. Menteri Perhubungan memperkirakan 60% pesawat yang saat ini beroperasi dioperasikan oleh swasta dan 40% oleh maskapai negara. Ke depan, porsi armada perusahaan harus sama, 50% swasta dan 50% BUMN.